TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan sementara pendaftaran Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN milik Kementerian Keuangan masih mengundang pertanyaan sejumlah pihak. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu.
"Apakah keputusan Ibu Menkeu melakukan penutupan sementara kampus STAN berkaitan dengan pernyataan beberapa pejabat tentang radikalisme? Bila demikian, apakah keputusan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan berdasar tuduhan yang belum tentu benar?" tulis Didu lewat akun twitter-nya @msaid_didu, Selasa, 14 Juli 2020.
Beberapa jam kemudian, pernyataan Didu ini direspons oleh staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,Yustinus Prastowo. Jawaban itu disampaikan langsung Prastowo lewat akun twitter-nya @prastow.
"Kebijakan moratorium @pknstanid adalah bagian dari kebijakan SDM jangka menengah yang holistik. Diawali dengan rancangan transformasi PKN STAN menjadi perguruan tinggi kedinasan dengan lulusan yang unggul untuk menjawab kebutuhan ahli keuangan negara di berbagai instansi pemerintah. “Reborn to serve better!” seperti dikutip dari cuitan @prastow.
Sebelumnya, kabar ini juga sudah disampaikan oleh Sri Mulyani. Ia mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mendesain ulang STAN. Bukan karena radikalisme, tapi dia mengatakan pendaftaran STAN tidak dibuka tahun ini karena masalah Covid-19.
"Tentu kami akan melihat sesuai dengan kebutuhan SDM dan juga dalam proses meredesain STAN ini agar menjadi suatu pusat studi yang memang betul-betul lebih komprehensif mengenai keuangan negara," kata dia dalam Town Hall Meeting Kemenkeu, Jumat, 19 Juni 2020. "Jadi ini juga untuk meredam spekulasi mengenai masalah STAN."
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Dikabarkan Gantikan Sri Mulyani di Pemerintahan Prabowo, Ini Tanggapan Tiko
-
Sri Mulyani Targetkan Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Dana Makan Siang Gratis?
-
Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen
-
Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR
-
Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Dikabarkan Gantikan Sri Mulyani di Pemerintahan Prabowo, Ini Tanggapan Tiko
21 jam lalu
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko disebut bakal menjadi calon menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani pada pemerintahan Prabowo.
Terpopuler: Nasib Mantan Pekerja Sepatu Bata Setelah PHK, Pasca Kematian Presiden Iran Harga Minyak Relatif Tenang
1 hari lalu
Mantan karyawan PT Sepatu Bata yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berusaha mencari tempat kerja baru.
Sri Mulyani Targetkan Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Dana Makan Siang Gratis?
1 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran dana pendidikan 2025 untuk penguatan mutu pendidikan
Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen
1 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan APBN 2025 untuk dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan pertumbuhan 5,1 persen dan defisit 2,45 persen
Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR
1 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.
Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD
2 hari lalu
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.
Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI
3 hari lalu
Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai
3 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.
Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor
3 hari lalu
Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
4 hari lalu
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.